“Gurita Cikeas” menurut saya

Kemarin cicak buaya sekarang muncul istilah gurita untuk menjelaskan konsep oligarki yang seolah-olah “menggurita” dari unsur ekonomi, politik sampai dengan sosial budaya yang dinyana terkait dengan salah satu keluarga penguasa saat ini. Ini tak ada bedanya dengan politik yayasan ketika zaman Soeharto, pemimpin mencitrakan diri sebagai sosok filantropis melalui perpanjangan tangan atau “kroni” yang dikemas cantik dalam bentuk yayasan yang bergerak di berbagai bidang seperti keagamaan, budaya, dan pendidikan. Buku “Membongkar Gurita Cikeas” karya George Aditjondro membuat kalangan lingkaran cikeas panas kuping. Semua nama yang disebutkan di dalam buku seperti Jero Wacik misalnya secara tegas membantah adanya pemanfaatan uang negara dalam kegiatan yayasan yang ia kelola. Pada sebuah dialog di TV swasta menteri pariwisata ini terang-terang menyatakan keberatannya dan meminta penulis untuk segera mengklarifikasi buku yang sudah terlanjut diterbitkan itu, bila tidak akan ada upaya hukum yang menanti di waktu mendatang (kesannya mengancam).

Buku setebal 141 halaman ini dibuka dengan petikan pidato SBY “apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desasdesus, rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan.”. Buku ini pengamatan saya isinya menyangkut sebuah jaringan yang dikatakan oligarki oleh penulis, mempunyai tujuan kepentingan kekuasaan yang diwujudkan dari berbagai kegiatan yang ujung-ujungnya memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan lingkaran penguasa negri ini.

Berikut sedikit petikan isi buku yang menggambarkan bagaimana netralitas pemangku kepentingan manakala berada pada 2 dimensi kepentingan yang berbeda.

Nah, kalau pengalihan sebagian uang rakyat untuk ‘dana siluman’
kampanye SBY‐Boediono – karena tidak dilaporkan ke KPU ‐‐, bagaimana
dengan uang rakyat yang dititipkan pada Badan‐Badan Usaha Milik
Negara yang lain, di mana pejabatnya juga menjadi anggota tim sukses
SBY‐Boediono? Baik yang terdaftar, maupun yang tidak terdaftar?
= Bagaimana dengan dana PSO yang dialokasikan untuk PT KAI, yang
komisarisnya, Yahya Ombara, juga menjadi anggota tim sukses SBYBoediono,
sebelum ditarik, 10 Juni lalu?
= Bagaimana dengan dana PSO yang dialokasikan untuk PT Pos, yang
komisarisnya, Andi Arief, menjadi anggota Jaringan Nusantara?
= Bagaimana dengan transparansi dana BUMN lain, yang komisarisnya
juga anggota Jaringan Nusantara, seperti Aam Sapulete (PTPN VII,
Lampung), Herry Sebayang (PTPN III, Sumut), dan Syahganda
Nainggolan (PT PELINDO, yang mengelola pelabuhan Tanjung Priok,
termasuk pelabuhan peti kemasnya)?

Penulis tidak memberikan keterangan yang sistematis dalam menalar aliran dana yang berpotensi merupakan uang negara melalui kroni-kroni cikeas. Maka secara tidak langsung buku ini sebenarnya berisi rumor politik yang merupakan tabir yang belum terungkap. Dari ringkasan yang saya petik memang akan mengusik pemikiran kita apakah bisa netralitas itu dijunjung tinggi, manakala seseorang duduk pada dua atau lebih posisi yang kepentingannya saling berbenturan.

Memang arusnya cukup berliku ketika penulis berusaha menjelaskan bagaimana ihkwal dana bailout century bisa masuk ke dana kampanye Partai Demokrat. Tapi logika berpikir kita pasti akan terusik manakala tahu bahwa ada nama Arthalita Suryani di dalam susunan organisasi (yayasan mutumanikam) yang dibentuk oleh istri pejabat negara dan ditengarai bahwa kedekatan itu membuat tersangka utama kasus Arthalita yakni Syamsul Nursalim tidak dapat disentuh. Namun hal ini sudah dibantah oleh anggota KPK yakni Bibit Samad Riyanto bahwa kedekatan seseorang tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadikan seseorang terlibat dalam sebuah kasus, semua itu harus dibuktikan dengan fakta/bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Tapi ya jujur saja, bagi saya sendiri masuk ke istana dengan tanpa undangan saja sulit, salaman dengan ibu negara saja sulit, apalagi menjadi seorang bendahara dalam organisasi yang isisnya istri, adik, bahkan pejabat itu sendiri.. apakah ini hal yang simple? saya rasa tidak.

berikut petikan artikel

Yayasan ketiga yang didukung oleh Ny. Ani Yudhoyono adalah
Yayasan Sulam Indonesia, yang diketuai Ny. Triesna Wacik, isteri Menteri
Kebudayaan & Pariwisata, Jero Wacik. Di sini ada juga potensi konflik
kepentingan antara keluarga Jero Wacik dengan yayasan itu, dan antara
keluarga Wacik dengan keluarga Cikeas. Soalnya, salah satu perusahaan
milik Menbudpar yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas,
PT Puri Ayu yang berkantor di Bali dan Jakarta, bergerak di bidang disain
tekstil. Selain itu, kita juga masih ingat bahwa Jero Wacik adalah Ketua
Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas.

Para pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran
mutu manikam, batik, dan sulaman, dapat ikut menikmati promosi yang
dibayar dari uang rakyat, dengan berlindung di bawah ketiga payung
yayasan yang berafiliasi ke Ny. Ani Yudhoyono ini. Namun yang paling
menimbulkan tanda tanya bagi tokoh‐tokoh masyarakat adalah kedekatan
Artalyta Suryani (“Ayin”) dengan Ani Yudhoyono, berkat posisi Artalyta
sebagai Bendahara Yayasan Mutu Manikam Nusantara. Soalnya, diduga
berkat kedekatan antara Ayin dan Ani, salah seorang taipan besar
pengemplang dana BLBI, yakni Syamsul Nursalim, dapat lolos dari jerat
hukum

Menurut Jero Wacik dalam wawancara di salah satu TV Swasta selama dia menjabat sebagai menteri semua kegiatan usahanya diistirahatkan, namun dari buku ini diungkapkan bahwa yayasan yang dikelola berada pada bidang pariwisata dan budaya yang sangat dekat dengan lingkup wewenang menbudpar. Itulah keuntungan yang diperoleh akibat networking, bagi saya ini sebuah hal yang positif manakala ada kemudahan akibat kemampuan diplomasi kita pada pemangku kepentingan asal tidak melanggar undang-undang. Misalnya saja saya memperoleh stand promosi gratis di acara departemen perdagangan sebagai bentuk dukungan departemen perdagangan terhadap sektor UKM, wajar kan!. Namun secara etika,kembali secara etika lingkaran penguasa memang sangat sulit membagi porsi kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Allure Batik misalnya dengan mengangkat menantu dan cucu presiden merupakan bagian dari strategi bisnis yang wajar dan sering kali terjadi di dunia bisnis, misalnya saja ikon keluarga Uno (Sandiaga Uno, Mien Uno) dalam sebuah iklan produk layanan perbankan. Otomatis dengan adanya hubungan kerja maka akan terjalin silaturahmi yang baik. Secara etika perlu ditelaah lebih dalam, kalau pelanggaran secara hukum bagi saya perlu ditelaah dengan lebih mendalam dan akurat lagi.

Saya tidak ingin berpolemik dengan issue-issue yang ada tapi bagi saya penting bagi para nama yang tertera dalam buku kontroversi ini untuk tidak panik dalam menyikapi permasalah ini. Bila tidak ada yang perlu ditutup-tutupi buka saja kesempatan auditor publik untuk mengaudit dana yang masuk dan keluar dan menelusur penggunaan dana sesuai dengan kententuan keuangan yang berlaku. Buktikan saja dengan gamblang bahwa memang tidak perlu dipermasalahkan. Masyarakat mendapat penjelasan yang konkrit atas informasi yang beredar saat ini.